REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) dapat meningkatkan intelligence quotient (IQ) pada anak. Klaim tersebut diungkapkan berdasarkan sejumlah hasil riset terkait manfaat program makan bergizi gratis pada anak.
Budi mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022, faktor pemenuhan gizi yang baik meningkatkan IQ 2,2 poin masyarakat dunia.
"Hal senada dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin," kata Budi dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Kendati demikian, untuk memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan populasi di atas 300 juta orang diperlukan swasembada pangan dan energi. Hal tersebut untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Jika swasembada tidak merata maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang, 1,85 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dia mengatakan, faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah faktor ketidakstabilan politik dan keamanan. Khususnya soal kepastian hukum dalam menghadapi praktik koruptif yang menyasar seluruh masyarakat. Budi pun memberi sejumlah pesan kepada kepala daerah yang hadir agar dapat menjaga stabilitas politik.
“Kepada kepala daerah untuk terus menjaga stabilitas politik keamanan di daerahnya masing-masing. Dengan melakukan, yang pertama terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif di daerah,” katanya.
Kedua, Budi mengungkapkan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi yang baik antarforkopimda di daerah. Selanjutnya ia juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar berhati-hati membuat kebijakan, khususnya yang bisa membuat gejolak di masyarakat.
“Hati-hati terkait dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak, contohnya di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh, dan pemerintah,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Terakhir, ia meminta agar adanya pelaporan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika