REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Partai Nasdem tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.' Tetapi, NasDem menolak," ucap Paloh menjelaskan.
Menurut Paloh, saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai NasDem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar.
Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai NasDem.
"Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi, sekecil apa pun ini sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak, ada NasDem yang memulainya. Mudah-mudahan NasDem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar," ucapnya.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 usai mengucapkan sumpah jabatan pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Sejumlah politisi di koalisi Prabowo, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui sebelum acara pelantikan mengatakan bahwa susunan kabinet akan diumumkan Prabowo pada Minggu malam.
Diketahui pula bahwa tidak ada politisi Partai NasDem ketika Prabowo memanggil para calon menteri, wakil menteri, maupun pejabat lain di pemerintahannya beberapa hari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika