Kamis 26 Sep 2024 21:29 WIB

Cawagub Kun Janjikan Internet Gratis Berkecepatan 100 Mbps untuk Setiap Rumah di Jakarta

Internet gratis dinilai akan membantu warga Jakarta untuk beraktivitas sehari-hari.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada acara rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pilkada Jakarta, di Gedung KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/9/2024).
Foto: Republika/Prayogi
Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada acara rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pilkada Jakarta, di Gedung KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta Kun Wardana menjanjikan adanya program internet gratis di setiap runah di Jakarta. Internet gratis itu dinilai akan membantu warga Jakarta untuk beraktivitas sehari-hari.

Kun mengatakan, saat ini masih ada kesenjangan digital di antara warga Jakarta. Karena itu, pihaknya akan membuat program internet gratis dengan kecepatan 100 megabytes per detik (Mbps) untuk setiap rumah di Jakarta.

Baca Juga

"Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps," kata dia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Ia mengeklaim telah membuat kajian untuk dapat mewujudkan program internet gratis itu. Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta nantinya akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan internet gratis.

Kun menilai, program internet gratis itu penting untuk dilakukan. Dengan adanya akses internet gratis, warga Jakarta bisa melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti bekerja, belajar, belanja, bahkan berekreasi.

"Ini juga bisa mengurangi kemacetan mengurangi polusi udara dan lain-lain," kata cawagub Jakarta nomor urut 2 itu.

Kun menegaskan, program internet gratis itu tak hanya diperuntukkan bagi warga kalangan menengah ke bawah, melainkan untuk seluruh warga Jakarta. Pasalnya, ia tak ingin ada kesenjangan di antara warga.

"Jadi semua memiliki hak yang sama terhadap informasi," kata dia.

Ihwal anggaran, Kun menyatakan, hal itu dapat dilakukan dengan skema kerja sama. Artinya, Pemprov Jakarta nantinya tidak sepenuhnya menanggung anggaran program tersebut.

"Jadi operator ini, kita minta untuk bisa menyediakan itu. Tentunya nanti kita akan memberikan insentif untuk pajak. Pajak yang diberikan kepada operator. Mungkin itu ya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement