REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) optimistis bisa memperluas operasional transportasi publik ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta dalam waktu relatif singkat. Mereka menargetkan semuanya tuntas dalam dua tahun.
Juru bicara RIDO, Bernardus Djonoputro mengatakan, pengembangan trayek transportasi umum keluar-masuk Jakarta ke wilayah-wilayah Bekasi, Tangerang, dan Bogor tersebut merupakan salah satu solusi paling praktis dalam menekan angka kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Pasangan RIDO, kata dia, komitmen memaksimalkan fungsi busway Transjakarta dalam memberikan moda transportasi publik bagi masyarakat.
“Perluasan rute transportasi publik bisa selesai dalam dua tahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. Perluasan rute transportasi yang terpenting adalah ketersediaan armada, hingga membangun halte-halte di wilayah aglomerasi,” begitu begitu kata dia dalam siaran pers pasangan RIDO yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Dalam hal penambahan armada Transjakarta, kata Bernardus, pasangan RIDO menjanjikan penggunaan armada yang berbasis ramah lingkungan, dengan memperbanyak bus-bus berbasis listrik. “Jadi dengan perluasan rute hingga ke wilayah-wilayah aglomerasi Jakarta, sangat bisa mengurangi kemacetan. Selain itu, juga bisa mengurangi polusi udara, karena armada yang digunakan berbasis energi listrik,” ujar dia.
Kemacetan di kota megapolitan seperti Jakarta, memang menjadi salah satu permasalahan yang tak pernah pungkas. Di Jakarta, tercatat ada sekitar tiga juta warga pelaju wilayah-wilayah aglomerasi, seperti dari Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan Bogor yang masuk saban harinya untuk bekerja lalu kembali.
Jakarta mengandalkan sarana Transjakarta untuk memberikan moda transportasi bagi seluruh masyarakat, agar tak menggunakan kendaraan pribadi yang membuat jalanan ibu kota semakin ruwet dengan kemacetan. Namun trayek Transjakarta belum maksimal karena jalur operasional Transjakarta belum menyentuh wilayah-wilayah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok, maupun Bogor.
Wilayah tersebut berada di Jawa Barat (Jabar) dan Banten yang terpisah secara administratif dengan Jakarta. Kondisi itu, membuat masyarakat dari wilayah aglomerasi juga mengandalkan sarana commuter line atau kereta api listrik.
Namun begitu, kereta api listrik,pun saban harinya sebetulnya tak cukup mampu menampung jutaan penumpang. Kondisi tersebut, terkadang tetap menjadikan transportasi pribadi sebagai kendaraan utama, termasuk bagi masyarakat yang berdomisili di Jakarta.
Bernardus melanjutkan, kota besar seperti Jakarta semestinya sudah menjadikan transportasi publik, sebagai sarana utama dalam menunjang aktivitas masyarakatnya, pun pekerja. Karena itu, menurut dia, perluasan trayek, dan peningkatan armada transportasi publik seperti Trans-Jakarta harus lebih dimaksimalkan.
“Transportasi di perkotaan modern harus mampu menjangkau Jakarta, dan wilayah-wilayah penyangga melalui pendekatan aglomerasi yang komprehensif. Berarti jalur-jalur yang ada saat ini harus diperluas, karena ada tiga juta penduduk aglomerasi commuting yang masuk ke Jakarta, dan beraktivitas di Jakarta,” ujar Bernardus.