REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Calon gubernur (cagub) Ridwan Kamil alias Emil menjanjikan membuat peraturan gubernur (pergub) yang mengharuskan perusahaan-perusahaan di Jakarta menerapkan sistem kesetaraan dalam menerima para pelamar kerja. Peraturan tersebut, kata Emil, untuk memberikan jaminan hukum dan kesetaraan bagi para disabilitas atau orang dengan kebutuhan khusus agar dapat bekerja di badan swasta.
Emil mengatakan, visi dan misinya bersama calon wakil gubernur (cawagub) Suswono menghendaki Jakarta sebagai kota megapolitan yang adil untuk semua. Termasuk, kata dia, adil dan tak diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Saat dirinya menjadi wali kota Bandung 2013-2018 dan berlanjut sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar) 2018-2022, Emil menceritakan pernah membuat aturan daerah yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mendeklarasikan diri sebagai badan hukum yang tak diskrminatif.
“Wajibkan perusahaan-perusahaan mendeklarasikan bahwa mereka dalam equal oppurtunity employer. Jadi perusahaan-perusahaan harus menyetarakan pelamar-pelamar kerja tanpa perbedaan,” begitu ujar Emil di Jakarta, Jumat (13/8/2024). Kata dia, dari aturan tersebut, perusahaan-perusahaan diwajibkan memberikan kesempatan kepada para penyandang khusus untuk diterima sebagai pekerja.
“Dan tentunya, harapannya, perusahaan-perusahaan dan industri-industri di Jakarta, seadil-adilnya, karena jumlah golongan disabilitas di Jakarta juga banyak, kurang lebih ada ratusan ribu,” begitu kata Emil.
Cagub dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tersebut, juga mengamati sarana, dan prasarana untuk akses disabilitas pada ruang-ruang publik di Jakarta masih kurang. Emil, pada Jumat (13/9/2024) bertandang ke sejumlah halte-halte Trans-Jakarta di kawasan Sudirman-Thamrin.
Dan Emil mengaku berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Dari interaksi dengan orang-orang berkebutuhan khusus tersebut, kata Emil, ada banyak keluhan dari para lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus. Seperti, kata Emil, hilangnya petugas yang membantu disabilitas dalam mendapatkan akses transportasi.
“Ada curhatan-curhatan di lapangan, seperti mereka mengeluhkan hilangnya pramusapa, sehingga mereka kesulitan, lansia, disabilitas, tidak ada yang nolongin saat menuju bus dari halte,” begitu kata Emil.
Juga, kata Emil, keluhan terkait sarana peruntukan disabilitas yang ‘disabotase’ oleh masyarakat umum. “Dan seperti lift disabilitas, yang semestinya jangan dipakai untuk umum. Kadang, kita di Jakarta, empati itu harus lebih dihadirkan lagi,” begitu ujar Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika