Lima Penggugat Kepengurusan DPP PDIP Mengaku Dicatut Pengacara dan Dibayar Rp300 Ribu

Menurut Jairi, saat bertemu dengan pengacara itu, memang tak dibahas apapun selain demokrasi. Bahkan, kata dia, tak ada pembicaraan apapun mengenai partai politik (parpol).

Tidak ada pula pembahasan gugat-menggugat, apalagi terhadap PDI Perjuangan. Sebab itu, kata Jairi, atas pernyataan maaf kelima kader tersebut, juga akan memastikan mencabut kuasa terhadap pengacara tersebut. Pun juga akan mencabut gugatan di PTUN Jakarta itu.

“Makanya malam ini juga, kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami. Dan kami tidak memberikan kasa kepada siapapun termasuk ke Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan kuasa. Makanya kami akan cabut tuntutan tersebut. Kami tidak menuntut atau menggugat SK DPP PDIP. Kami dalam posisi dijebak,” kata Jairi.

“Dan sekali lagi, kami meminta maaf kepada ketua umum kami, Ibu Hajjah Megawati Sukarnoputri, beserta seluruh keuarga besar PDIP,” kata Jairi menambahkan.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta, pada Selasa (10/9/2024). Para kader Banteng Moncong Putih itu menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2019-2024. Dalam gugatannya, para penggugat itu mempersoalkan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang memperpanjang masa kepemimpinannya sampai 2025 mendatang.

Menurut para penggugat, perpanjangan masa kepemimpinan Megawati Sukarnoputri tersebut, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan. Karena mengacu dasar hukum dan aturan internal tersebut, masa kepemimpinan ketua umum hanya selama lima tahun dari 2019 sampai 2024. Dan perpanjangan kepemimpinan Megawati sampai 2025 tersebut, dinilai tak sah karena dilakukan tanpa melalui kongres partai.

< >

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Pramono Temui Ahok Hari Ini, Anies yang Terakhir, Berikut Alasannya
2	Kegagalan Pemberontakan PKI 1948
3	Kengerian di Takeran
4	Ketika 'Nabi Musa dari Moskow' Mulai Bergerak
5	Prahara Usai Proklamasi Republik Soviet Indonesia
6	Kesaksian Korban Kekejaman Massa PKI 1948
7	Sesar Aktif Pemicu Gempa Magnitudo 5.0 di Bandung Masih Menjadi Misteri

Lima Penggugat Kepengurusan DPP PDIP Mengaku Dicatut Pengacara dan Dibayar Rp300 Ribu

Dugaan Penyelewengan PON, Pakar Hukum Sarankan Menpora Lapor ke Kejakgung

Ucap Sumpah WNI di Belanda, Hilgers dan Reijnders Diupayakan Main Lawan Bahrain dan China

Ginting Menang Mudah Atas Unggulan Pertama Shi Yu Qi di China Open 2024

PKS Targetkan 60 Persen Kemenangan di Pilkada

Rapat Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders