Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Cyril Raoul Hakim menilai, gugatan pihak yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih tersebut bukan bermaksud untuk mencari keadilan hukum. Namun kata dia, adalah bagian dari skenario untuk memperlemah partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri itu.
“Kami meyakini bahwa gugatan itu, syarat muatan politis. Ada sosok-sosok di balik ini semua (gugatan) yang bukan hanya ingin mengganggu PDI Perjuangan, tetapi ingin melemahkan PDI Perjuangan,” kata Chico saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).
Menurut Chico, sebelum gugatan tersebut bergulir ke pengadilan, agar pihak-pihak yang dikatakan dia bermain-main dengan api terhadap PDI Perjuangan, menyudahi aksi-aksinya. Dia memastikan, PDI Perjuangan akan melawan pihak manapun yang mencoba-coba mengganggu.
“Kami siap untuk menghadapi siapapun pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan, dan yang coba-coba melemahkan kedaulatan partai kami,” kata Chico.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Hanteru Sitorus menegaskan, gugatan sekelompok orang yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih itu ngawur. Namun dikatakan dia, aksi ngawur para penggugat tersebut, bakal berujung pada risiko pembatalan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024.
“Logika yang mereka (penggugat) pakai ini, menurut saya salah alamat, salah kaprah. Karena apa, karena kalau ini (gugatan) mau dipakai, maka Gibran itu, tidak akan mungkin menjadi wakil presiden (terpilih),” kata Deddy, dalam siaran pers yang diterima Rabu (11/9/2024).
Deddy menerangkan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN Jakarta tersebut, terkait dengan keabsahan perpanjangan kepengurusan, dan penambahan personel PDI Perjuangan 2019-2024. Dan dalam perpanjangan tersebut, masih mendaulat Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum sampai 2025 mendatang. Kata Deddy, perpanjangan dan penambahan personel DPP PDI Perjuangan itu, sah, pun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
MenurutDeddy, jika penggugat dalam gugatannya menghendaki agar PTUN menyatakan kepengurusan DPP PDIP 2019 tak sah, maka konsekuensinya adalah semua keputusan ketua umum juga menjadi tak sah. Dan hal tersebut, berimplikasi pada keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri yang menandatangani pemberian rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota (cawalkot) pada Pilkada Solo, Jawa Tengah (Jateng) 2020 lalu.
Dari kontestasi pilwalkot tersebut, Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berhasil terpilih. Sementara, modal dari pernah menjabat sebagai kepala daerah itu, membawa Gibran sebagai kontestan calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu. Lalu, dari pilpres tersebut, Prabowo-Gibran berhasil terpilih. Selanjutnya, kata Deddy, jika dirunut perjalanan politik tersebut, dengan konsekuensi gugatan terhadap PDI Perjuangan, maka nasib politik Gibran juga terancam.
“Jadi kalau ini (kepengurusan PDI Perjuangan) mau dibatalkan, berarti yang dilakukan itu pada tahun 2019 juga salah dong. Kalau salah, maka penunjukan Gibran sebagai wali kota Solo pada 2020 itu, cacat hukum. Kalau itu cacat hukum, maka dia tidak layak menjadi wakil presiden,” kata Deddy.
“Karena apa? Karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden itu, dia harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah,” terang Deddy.
Efek panjang tersebut, kata Deddy, yang tak dipikirkan oleh para penggugat keabsahan DPP PDIP tersebut. “Jadi ini implikasinya panjang. Mereka (penggugat) tidak memikirkan itu,” ujar Deddy.
Namun begitu, kata dia, kepengurusan PDIP tetap akan meladeni apa pun aksi-aksi yang dilakukan para penggugat tersebut. Sebab menurut dia, gugatan tersebut, hanyalah bagian dari skenario untuk melemahkan PDI Perjuangan.
“Tetapi jangan takut. Kami tidak takut. Ini (gugatan) hanya langkah-langkah politik di ujung masa pemerintahan untuk mendapatkan kredit, atau memang cuma sekadar untuk merongrong PDI Perjuangan.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika