REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pegiat hukum dan demokrasi mendukung langkah Anies Baswedan untuk membentuk organisasi masyarakat (ormas), maupun partai politik (parpol) baru. Pakar Tata Negara Refly Harun mengatakan, bakal sulit bagi Anies Baswedan untuk tetap berada dalam episentrum politik nasional dalam periode saat ini, jika tak bergabung dengan parpol.

Akan tetapi, Refly, pun memahami sikap Anies yang tak sudi masuk ke dalam parpol yang ada saat ini. “Dia (Anies Baswedan) sepertinya tidak akan masuk parpol,” begitu kata Refly saat ditemui Republika di Brawijaya X, di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (30/8/2024).

Refly mengamati penyampaian Anies Baswedan yang mengajukan pertanyaan terbalik kepada publik tentang parpol mana di Indonesia saat ini, yang tak disandera oleh kepentingan kekuasaan. “Jangankan katanya masuk parpol, untuk mengusung saja, nggak bisa. Jadi memang nggak ada gunanya (Anies Baswedan masuk parpol),” ujar Refly.

Akan tetapi, Refly percaya, sejatinya peran parpol dalam negara demokrasi merupakan sarana paling ampuh untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Pun parpol memang menjadi bagian dari infrastruktur politik yang paling penting dalam bernegara demokrasi.

Sebab itu, kata Refly, penolakan Anies Baswedan untuk menjadi kader dari parpol-parpol yang ‘tersandera’ saat ini, harus dijawab dengan pembentukan parpol baru yang sesuai harapan politiknya.

“Karena itu, ke depannya, pilihannya ya, kalau saya, pasti partai politik. Karena Anda (Anies Baswedan), mau berpolitik tetapi tidak pakai partai politik, itu omong-kosong,” begitu ujar Refly.

Menurutnya, memang Anies Baswedan, dari penyampaiannya juga memberikan opsi untuk memulai dengan pembentukan ormas. Refly melihat adanya kecenderungan Anies Baswedan, meniru langkah Surya Paloh, yang menginisiasi pembentukan ormas Nasional Demokrat, sebelum menjadikan organisasi tersebut sebagai Partai Nasdem, salah-satu peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014.

“Apakah (Anies Baswedan) langsung membentuk partai politik, atau seperti Nasdem pakai (gerakan-gerakan ormas perubahan), saya rasa itu soal taktik dan strategis saja. Tetapi, memang harus dengan partai politik,” ujar Refly.

Hanya saja, Refly mengingatkan Anies Baswedan, agar tak menjadikan parpol bentukannya itu nanti, sebagai sarana untuk pengkultusan pribadi. Pun agar Anies Baswedan, tak menjadikan parpol bentukannya itu nantinya, menjadi sarana pengawetan nilai-nilai feodalisme yang semestinya sudah musnah di era politik terbuka saat ini.

“Pesan saya (kepada Anies Baswedan), kalau bikin partai politik, jangan yang feodal. Artinya, harus membangun partai politik dengan nilai-nilai kesetaraan, demokratis, dan egalitarianisme, itu yang harus dibangun. Jangan sampai terjadi paradoks seperti partai-partai sekarang, yang bicara tentang demokrasi, hak asasi, tetapi semuanya feodal,” ujar Refly.

“Kalau Anies Baswedan membangun partai, partai itu tidak boleh didedikasikan untuk Anies Baswedan. Partai tersebut, harus didedikasikan untuk sebuah ide, sebuah value (nilai-nilai) perubahan."

Menguji ketokohan

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyambut baik rencana Anies untuk membuat ormas atau partai politik. Menurut dia, langkah itu dapat menjadi momen pembuktian ketokohan Anies di kancah politik nasional. 

"Dari situ, dia akan teruji bagus tidak kepemimpinannnya. Itu kan akan dilihat," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (31/8/2024).

Ujang menilai, membuat partai politik bukanlah hal yang mudah. Sebab, dibutuhkan biaya yang besar dan jaringan luas untuk membuat partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika