Terkendala keputusan politik daerah
Namun, amanat POJK mengenai merger bank-bank daerah, belum terealisasi dengan maksimal. Sulitnya implementasi merger Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai terkendala oleh keputusan politik di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
Pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan tentang perlunya beleid yang mengatur lebih agresif soal peleburan bank-bank daerah.
Menurut pandangannya, secara umum landscape perbankan di Indonesia memang tidak bagus dan tidak seimbang. Sehingga OJK yang kini berwenang mengatur lembaga keuangan mengeluarkan aturan-aturan untuk mengidealkan industri perbankan.
“Gap-nya besar antara bank besar dan bank kecil. Jumlahnya banyak tetapi gap-nya terlalu jauh sekali. Ini nggak bagus untuk persaingan dan perkembangan bank kita,” kata Piter saat dihubungi Republika.
Lantaran dorongan konsolidasi alami tidak berjalan, Piter melihat memang perlu ada dorongan yang sifatnya lebih memaksa. Konkretnya adalah setelah wewenang dipegang oleh OJK, lembaga tersebut mengeluarkan beberapa POJK yang mengatur upaya merampingkan lembaga keuangan, seperti aturan merger BPD dan BPR/S.
“Misalnya OJK mengatur tentang modal inti. Modal inti minimum sebenarnya untuk mendorong bank-bank melakukan konsolidasi, melakukan merger dan akuisisi, termasuk terhadap BPD dan BPR/S,” ujar dia.
Modal inti, lanjut Piter, penting untuk mendukung bank-bank untuk berkemampuan dalam membangun daya saing. Sehingga dengan modal inti tersebut bisa membangun infrastruktur, teknologi, dan semacamnya, yang artinya struktur bank menjadi bisa lebih sehat. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak mampu bersaing.
Menurut analisis Piter, sebenarnya dorongan untuk melakukan merger bank daerah merupakan langkah yang nyaris tidak ada kekurangannya karena memang tidak lain agar bank-bank dapat tumbuh lebih sehat.
Namun tak semudah itu melakukan merger bank daerah, diantara tantangannya adalah bank-bank daerah itu bisa dikatakan ‘milik’ daerah tersebut. Sehingga jika bergabung, kemungkinan terjadi proses yang rumit ke depannya.
“Tantangannya susah, karena BPD itu mainannya pemerintah daerah, ada kebanggaan bagi daerah. Misalnya bjb, itu kebanggaan Jawa Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, tantangan utama dari sulitnya implementasi konsolidasi bank daerah adalah soal keputusan politik di masing-masing Pemda. Sebab bagaimanapun Pemdalah yang menaungi bank-bank tersebut, sehingga keputusan ada pada tiap kepala daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika