Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta Munir mengatakan, masih banyaknya gedung sekolah yang perlu direhab. Selain itu, ia menyatakan, jumlah SMP dan SMA yang dikelola pemerintah masih belum dapat menampung anak-anak warga Jakarta dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan.

"Fraksi Gerindra menilai selain perlunya memperbaiki gedung sekolah yang rusak, dan perlunya penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, juga harus dibangun sekolah-sekolah baru sesuai kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Senin (29/7/2024).

Munir juga mempertanyakan kegiatan rehab berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta atau yang sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini. Padahal, Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.

"Ini menjadi alasan bagi realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen. Bagi kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika