REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Bangladesh dilanda kekerasan minggu ini setelah bentrokan tanpa henti antara pengunjuk rasa mahasiswa, pejabat keamanan dan aktivis mahasiswa propemerintah mengenai sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan. Penyelenggara protes mengatakan mereka memberlakukan “pemogokan total” di seluruh Bangladesh pada Kamis, kecuali layanan-layanan penting. Hal ini terjadi setelah beberapa universitas besar di negara tersebut sepakat untuk tutup tanpa batas waktu hingga ketegangan mereda.
Unjuk rasa yang telah melibatkan puluhan ribu orang turun ke jalan, dimulai akhir bulan lalu tetapi ketegangan meningkat pada Senin ketika aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka, yang terbesar di negara itu, bentrok dengan polisi dan pengunjuk rasa yang didukung oleh Liga Awami yang berkuasa. Setidaknya 100 orang terluka setelah kejadian tersebut.
Keesokan harinya, ketika kekerasan terus mengguncang kampus-kampus di Bangladesh, enam orang terbunuh. Bentrokan lebih lanjut juga dilaporkan terjadi pada Rabu dan Kamis dan pasukan paramiliter dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan kota-kota besar. Laporan media mengatakan sedikitnya 19 orang lagi tewas pada Kamis. Hingga Jumat, jumlah korban jiwa telah mencapai 28 orang.
Sebagai tanggapan, universitas-universitas besar mengatakan mereka akan tutup sampai situasi teratasi demi melindungi mahasiswa.
Mengapa mereka memprotes? Inti dari demonstrasi ini adalah sistem kuota yang mencadangkan hingga 30 persenpekerjaan di pemerintahan untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971. Para pengunjuk rasa ingin menghapuskan sistem ini, yang menurut mereka diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memimpin gerakan kemerdekaan. Mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem yang berdasarkan prestasi.
Meskipun peluang kerja telah meningkat di beberapa sektor sektor swasta, banyak orang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan. Namun jumlah tersebut belum cukup – setiap tahunnya, sekitar 400.000 lulusan bersaing untuk mendapatkan sekitar 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri. Di bawah sistem kuota, pekerjaan di pemerintahan juga diperuntukkan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan anggota etnis minoritas, namun sebagian besar pelajar melakukan protes terhadap pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran.
Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka dalam perang tanpa memandang afiliasi politik mereka. Pemerintahannya juga menuduh partai oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami, memicu kekacauan. BNP telah mendukung seruan penutupan sekolah pada hari Kamis. Pada Rabu, pihak berwenang juga menggerebek markas besar BNP dan menangkap beberapa aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. Bentrokan terjadi beberapa bulan setelah Hasina mempertahankan kekuasaan dalam pemilu yang diboikot oleh partai-partai oposisi dan menyebabkan anggota oposisi dipenjara menjelang pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika