REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI sedang mengupayakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Judha mengatakan, WNI yang menjadi korban tersebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah.
"Sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya ada satu WNI kita yang menjadi korban meninggal dalam kerusuhan (di Bangladesh) tersebut dengan inisial DU, 50 tahun, asal Semarang. Saat ini kita sedang berupaya untuk memulangkan, melakukan repatriasi jenazah almarhum," kata Judha dalam pengarahan pers, Jumat (9/8/2024).
Dia mengungkapkan, proses repatriasi jenazah memang menghadapi sedikit kendala. Sebab manajemen pelayanan rumah sakit (RS) terganggu selama kerusuhan. Pihak RS pun memerlukan clearence dari pihak kepolisian untuk dapat memproses jenazah. "Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari belakangan pihak kepolisian tidak aktif di sana," ujar Judha.
Kendati demikian, Judha menambahkan, jenazah akan dimandikan Jumat ini. "Dari perkembangan terakhir, insya Allah pada hari ini jenazah akan kita mandikan, kemudian kita shalatkan, kita lakukan embalming, dan jika memungkinkan nanti akan kita pulangkan secepatnya insya Allah hari Senin atau Selasa minggu depan," ucapnya.
Dia mengatakan, berdasarkan pantauan KBRI Dhaka, situasi di Bangladesh sudah relatif lebih aman pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. "Namun kami terus mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi-lokasi kerumunan massa, lokasi-lokasi demonstrasi yang ada di sana. Dari laporan yang kami terima, para WNI saat ini dalam kondisi baik," ungkap Judha.
Sebelumnya, Kemlu RI sudah mengumumkan terdapat satu WNI berinisial DU yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Dalam keterangannya, Kemlu menyebut korban meninggal di daerah Jashore, 5 Agustus 2024 lalu.
"DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis," ungkap Kemlu RI dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024) lalu.
Sejak bulan lalu, Bangladesh dibekap gelombang demonstrasi. Awalnya, unjuk rasa hanya dilakukan sekelompok mahasiswa. Mereka menentang aturan tentang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang 30 persen kuotanya diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.
Para mahasiswa berpendapat aturan terkait kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang diketuai Perdana Menteri Sheikh Hasina. Seiring waktu, aksi demonstrasi menentang aturan kuota 30 persen PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan semakin meluas dan menjalar ke beberapa kota di luar Dhaka, yakni Barsial, Sirajganj, Magura, Comilla, dan Feni.
Para demonstran kemudian menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Sekitar 100 orang sudah dilaporkan tewas sejak pecahnya aksi protes bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika