Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, langkah PKS dilakukan semata untuk menaikkan posisi tawar partai berlambang padi diapit dua bulan sabit itu. Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, PKS tentu tak ingin kehilangan momentum untuk mengusung kadernya dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya kira ini sebagai upaya untuk menaikkan bargain politik yang dilakukan oleh PKS kepada siapapun yang tertarik mengajak PKS dalam pilkada Jakarta," kata dia ketika dihubungi Republika, Senin (24/6/2024).

Melalui manuver itu, PKS ingin menyampaikan kepada partai atau tokoh yang ingin berkoalisi untuk menggandeng kader mereka, baik sebagai cagub maupun calon wakil gubernur (cawagub). PKS tak mau lagi menjadi sekadar pendukung yang tak dapat jatah kursi kepala daerah di DKI Jakarta.

Artinya, ketika Anies ingin maju dalam Pilgub DKI Jakarta dan tertarik berkoalisi dengan PKS, mantan gubernur itu wajib menjadikan Sohibul Iman sebagai wakilnya. Begitu juga pesan yang ingin disampaikan kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM). Apabila ingin berkoalisi dengan PKS, Sohibul Iman harus menjadi pasangan dari cagub yang akan diusung oleh mereka.

"Jadi pesan politik itu yang ingin disampaikan PKS kepada publik. Bahwa sebagai pemenang pileg, PKS tidak mau jadi ronin, PKS tidak mau jadi sebatas kayu bakar politik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Diketahui, PKS selama ini hampir selalu mendukung Anies dalam perhelatan politik. Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 misalnya, PKS rela menurunkan tak dapat jatah kursi cawagub demi pasangan Anies-Sandiaga Uno.

Bahkan, ketika Sandiaga memilih mundur sebagai wagub DKI Jakarta untuk menjadi cawapres, kursi kepala daerah di Jakarta tak jadi milik kader PKS. Kekosongan kursi wakil gubernur itu justru diisi oleh Ahmad Riza Patria, yang notabene kader Partai Gerindra.

Pada Pilpres 2024, PKS juga kembali mendukung Anies sebagai capres. Namun, kursi cawapres yang mendampingi Anies bukan jatuh kepada PKS, melainkan Muhaimin Iskandar, yang tak lain merupakan ketua umum PKB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika