REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Para ketua majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menegaskan bahwa agenda muktamar akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yang berlaku yaitu pada tahun 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH Zarkasih Nur, seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Mustofa Aqil Siroj dan Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prof Prijono Tjiptoherijanto, di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
“Hasilnya konkret, setelah mendengar suara yang berkembang di Rapimnas IX kemarin dari seluruh DPW se-Indonesia maka sepakat kepada aturan AD/ART yaitu muktamar dilaksanakan pada awal tahun 2025,” kata KH Zarkasih Nur.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menyebut, walaupun salah satu pimpinan majelis tidak dapat hadir secara langsung yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, kesepakatan ini disebutnya telah bulat dan diikuti bersama.
“Kebetulan kami undang semuanya, yang tidak hadir hanya Ketua Majelis Pertimbangan Pak Rommy karena sedang berada di luar negeri. Dia juga mematuhi apa yang diputuskan dan menyatakan setuju dengan hasil pertemuan hari ini,” kata KH Zarkasih Nur.
Lebih lanjut, KH Zarkasih Nur meminta seluruh kader PPP untuk memanfaatkan dan fokus kepada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
“Kita ingin Pilkada tetap utuh, tetap kompak, sehingga orang luar melihat kita dan tidak meragukan bagi mereka. Setelah pertemuan pimpinan majelis hari ini, kita mengharapkan seluruh kader untuk kembali kepada kebersamaan dan menatap ke depan dengan optimis serta tidak putus asa,” kata dia.
“Para ketua majelis juga menghendaki suasana tetap sejuk, tidak ada perpecahan, dan saling hujat,” sambungnya.
Sebelumnya, terdapat beberapa isu soal muktamar dipercepat untuk menggantikan posisi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Namun, hal tersebut dibantah oleh para DPW PPP yang hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX dan para pimpinan majelis. Hingga saat ini, PPP se-Indonesia pun sedang fokus dalam momentum Pilkada 2024.
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt. Ketua Umum Mardiono untuk segera menggelar muktamar pada tahun ini lantaran gagal membawa partai berlambang Kabah ke DPR RI.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mengatakan bahwa surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj.
"Betul, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (TuaLis Kehormatan) dan kiai Mustofa Aqil (TuaLis Syariah)," ujar pria yang akrab disapa Romy, demikian dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika