REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Jumlah kuota sekolah menengah pertama (SMP) negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Kabupaten Cirebon belum sebanding dengan lulusan sekolah dasar (SD) di daerah tersebut. Pemerintah daerah (pemda) setempat pun mendorong siswa yang tak tertampung di sekolah negeri untuk masuk ke swasta.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto menyebutkan, kuota PPDB 2024 di Kabupaten Cirebon hanya 20.800 siswa untuk 40 SMP negeri. Sedangkan saat ini, jumlah lulusan SD di Kabupaten Cirebon mencapai 33.883 siswa. Itu berarti ada sekitar 13 ribu siswa yang tidak tertampung di SMP negeri.
‘’Kami menginginkan semua anak di Kabupaten Cirebon melanjutkan pendidikan. Jika tidak diterima di SMP Negeri, siswa akan didorong untuk bersekolah di SMP swasta agar semua sekolah,’’ kata Ronianto, Kamis (13/6/2024).
Ronianto menambahkan, pada tahun ini, pihaknya menargetkan angka melanjutkan sekolah hingga SMA di Kabupaten Cirebon mencapai angka 100 persen. Untuk itu, dirinya akan mendorong para siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, untuk melanjutkan melalui pendidikan nonformal seperti kejar paket.
‘’Kami akan menggunakan database dan tenaga pengawas untuk memastikan semua anak di Kabupaten Cirebon mendapatkan pendidikan,’’ ujarnya.
Pada tahun lalu, dari 35.883 lulusan SD, hanya 26 siswa yang tidak melanjutkan ke SMP. Hal itu menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 99,89 persen. Sedangkan dari SMP ke SMA, 98 persen siswa melanjutkan pendidikan. Sedangkan sisanya, pindah ke luar daerah atau karena kebutuhan khusus lainnya.
‘’Tahun ini, kami menargetkan 100 persen siswa melanjutkan pendidikan di Kabupaten Cirebon,’’ tukas Ronianto.
Pemkab Cirebon pun berupaya untuk menciptakan PPDB secara transparan dan akuntabel. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan penandatanganan komitmen dan pakta integritas, yang dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon.
Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, ada sebanyak 12 instansi dan lembaga yang menandatangani komitmen dukungan dan pakta integritas tersebut. ‘’Kami ingin menciptakan proses PPDB yang jujur dari awal,’’ kata Wahyu.
Menurut Wahyu, untuk bisa menciptakan pelaksanaan PPDB yang baik dan lancar, tak hanya butuh dukungan dari Pemkab Cirebon dan Dinas Pendidikan saja. Dia juga berharap, masyarakat bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan PPDB ini.
‘’Jangan sampai tetap berkehendak ke salah satu sekolah, yang sebetulnya sudah tidak memungkinkan,’’ kata Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika