REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan pertama kali digunakan oleh pemerintah RI untuk upacara pada 17 Agustus 2024. Hal itu bertepatan dengan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Polemik pun berkembang di masyarakat. Sebagian menganggap hal ini sebagai peluang, Sebagian lainnya melihat hal tersebut sebagai ancaman.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Saiman menyampaikan, memindahkan ibu kota memang diperlukan karena perkembangan Jakarta yang semakin padat. Baik dari segi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur. Namun, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan serta perlu proses yang bertahap untuk pindah ke IKN.

Baca: Tiba di Amman, Menhan Prabowo Langsung Bertemu Raja Abdullah II

"Dari segi tata pemerintahan pun tidak bisa instan stabil, sudah pasti perlu proses dan bertahap seiring berjalannya waktu. Membangun ibu kota tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja, melainkan sistem tata kelola juga harus diperhatikan," ujar Saiman dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Misalnya saja seperti kesiapan sumber daya manusianya, infrastruktur, sarana prasarana, anggaran dan sistem pendukung lainnya yang bisa membantu proses IKN sebagai tata pemerintahan," kata Saiman menambahkan.

Dia menjelasakan, sebenarnya IKN memiliki dampak positif yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Salah satunya, sambung dia, menjadi kebanggaan masyarakat karena memiliki daerah baru sebagai pusat pemerintahan. Hal itu membentuk sejarah pada masa depan, karena Indonesia berani berkembang untuk memindahkan ibu kota negara.

Baca: Menhan Prabowo Subianto Kunjungi IKN

"Jika ditarik dari segi ilmu pemerintahan, IKN menjadi suatu peluang dan juga tantangan agar Indonesia bisa diakui secara internasional. Salah satu harapan yang diemban IKN baru adalah adanya pertumbuhan ekonomi," ucap Saiman.

Menurut dia, IKN membuka peluang bagi masyarakat dari segi ekonomi dan pariwisata. "Jika dimanfaatkan dengan baik maka akan membantu menumbuhkan perekonomian di daerah sekitar IKN," ujarnya.

Selain itu, menurut Saiman, masyarakat bisa membuka beberapa usaha baik jasa maupun barang, perumahan baru, bahkan tempat wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun luar. Sayangnya, suatu pembangunan tak lepas dari banyaknya biaya yang akan dikeluarkan.

Pasalnya, saat ini, pemerintah masih fokus terhadap infrastruktur jalan inti di pusat IKN. Maka dari itu jika ada pihak yang berkeinginan membuat usaha, kata dia, tentu harus siap dengan biayanya.

"Melihat banyaknya biaya pembangunan IKN, pemerintah perlu bekerjasama dengan para investor untuk mendukung proses pembangunanya. Hal ini sebetulnya bisa memunculkan ancaman bagi Indonesia, apakah memberikan manfaat bagi bangsa indonesia atau malah sebaliknya," kata Saiman.

Yang jarang disorot pemerintah, menurut Saiman, ada ancaman lain jika dilihat dari sisi topografi, yaitu tata bentuk tanah IKN yang daratannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan di daerah itu dikelilingi rawa dan sungai. Maka dalam proses pembangunannya harus mengantisipasi terjadinya banjir. "Jangan sampai di Jakarta problem utamanya banjir, pindah ke IKN baru tetap saja banjir," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika