REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) melakukan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyuarakan aspirasi agar wilayahnya sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Bupati PPU Mudyat Noor saat bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menyampaikan, wilayahnya telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan IKN.
"Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp 1 triliun sudah diserahkan ke IKN," ujar Mudyat di Jakarta dikutip Jumat (25/7/2025).
Dia menjelakan, tantangan yang dihadapi Kabupaten PPU, mulai kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai angka 32 persen pada 2024. Belum lagi, sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga IKN.
Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Mudyat menyampaikan, PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. "Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi. Kami mohon pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera mendapatkan dukungan," ucap Mudyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika