REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target. Karena itu, pemerintah tidak memiliki rencana moratorium.
Dia menegaskan, tidak ada rencana untuk mengeluarkan keputusan presiden (keppres) penghentian sementara proyek tersebut. "Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN. Menurut dia, seluruh masukan dan pendapat masyarakat tetap dihargai.
Namun, kata dia, pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti dalam waktu tiga tahun ke depan. "Berkenaan dengan IKN, tentu kami menerima semua pendapat masukan apapun itu," katanya.
Prasetyo menyebut, saat ini, Otorita IKN sedang bekerja keras memenuhi target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan pembangunan IKN dalam tiga tahun ke depan. Infrastruktur dasar seperti kantor-kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi fokus utama agar pemindahan ibu kota secara administratif bisa dilakukan secara bertahap, kata Prasetyo menambahkan.
"Ini adalah sarana-prasarana yang menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota," kata Prasetyo. Dia menyatakan, tidak ada perubahan atau pengaturan baru khusus terkait IKN.
Fokus pemerintah saat ini tetap pada percepatan pembangunan infrastruktur esensial agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal di lokasi baru. "Sekarang, kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan," kata Juru Bicara Presiden Prabawo Subianto itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika