REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah meninjau ulang pemanfaatan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu demi memastikan apakah IKN bisa menjadi pusat pemerintahan untuk bisa menggantikan Jakarta.
Saat ini, Jakarta sebagai ibu kota negara juga merupakan pusat pemerintahan, yang setiap harinya menjadi lokasi aktivitas 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa. Angka itu terdiri sekitar 3,5 juta penduduk Bodetabek per hari plus seluruh penduduk Pulau jawa dari berbagai kota mencapai 7 juta per hari.
"Mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi (ke Jakarta) apa pun, dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, naik becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta dan lain-lain dari berbagai kabupaten kota di seluruh Pulau Jawa," ucap BHS kepada awak media di Jakarta, Senin (11/8/2025).
BHS menyoroti, apabila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN, masyarakat yang berkepentingan termasuk semua perusahaan besar wajib pindah ke IKN. Tidak terkecuali dengan DPR wajib pindah ke IKN.
Apabila dianggap yang berkepentingan di IKN hanya 2 juta penduduk, sambung dia, maka hanya transportasi udara dan laut yang efektif. Pun sarana transportasi udara tarif ke IKN terbilang mahal. Anggap saja biaya tiket Rp 1,5 juta per orang maka dibutuhkan alokasi sekitar Rp 3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju IKN.
"Dan bila pulang pergi akan menjadi Rp 6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi perharinya dianggap 1 juta rupiah per orang berarti total untuk 2 juta orang yang ke IKN akan bertambah sebesar Rp 2 triliun rupiah per harinya untuk akomodasi. Sehingga total kebutuhan biaya untuk menuju Ibu kota Negara dan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi Rp 8 triliun per harinya dan untuk satu tahun rakyat akan dikorbankan atau harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.920 triliun," kata BHS.
Anggota Fraksi Gerindra DPR itu menyebut, hal itu menjadi beban dan pengorbanan rakyat apabila benar ibu kota negara dan pusat pemerintahan dari Jakarta dipindah ke IKN. Sehingga masyarakat Jakarta dan sekitarnya membutuhkan biaya transportasi besar untuk berkegiatan di IKN.
"Belum lagi jika 2 juta penduduk yang akan menuju IKN ini akan menggunakan transportasi udara. Bila asumsi total semua pesawat yang ada di Indonesia yang saat ini beroperasi sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka jika semua pesawat dipindahkan ke jalur Pulau Jawa ke IKN saja hanya dapat menampung 90 ribu penumpang setiap rate," kata BHS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika