REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama mencium adanya permasalahan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terutama setelah Bambang Susantono mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN.
Saat ini, posisi Kepala Otorita IKN digantikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang menjadi pelaksana tugas.
"Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting OIKN ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," ujar Suryadi lewat keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2024).
Di samping itu, ia menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target. Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, jelas pembangunan IKN tidak sesuai dengan rencana.
Di mana seharusnya, durasi pembangunan dalam lima tahun membutuhkan biaya Rp 466,04 triliun. Rinciannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 90,35 triliun, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp 252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp 123,23 triliun.
"Kenyataannya yang terjadi hingga hari ini total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp 75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp 466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah," ujar Suryadi.
Padahal pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Sekali lagi kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," ujar Suryadi.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai Plt Kepala IKN meyakinkan bahwa proses pembangunan ibu kota akan terus berlanjut. Dana APBN yang digulirkan sudah mencapai 80 persen. Pembangunannya juga sudah terlihat seperti rumah menteri.
"Kita ditugaskan untuk mempercepat sesuai dengan granddesign, pembangunan IKN dengan konsep, negara Nusa Rimba, sekarang masalah nya ini di tanah dan investasi," ujar Basuki saat memberikan keterangan pers, Senin (3/6/2024).
Menurut Basuki, masalah investasi hadir karena muncul beragam pertanyaan, apakah lahan ini dijual, disewat atau melalui skeman Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. "Kami ingin mempercepat itu, sehingga investor tak ragu lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika