Kamis 30 May 2024 16:15 WIB

PNS Australia Minta Pemerintah Berhenti Ekspor Senjata ke Israel

Ekspor senjata ke Israel semakin memperparah krisis kemanusiaan di Palestina.

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Erdy Nasrul
Sejumkah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Seni untuk Palestina menyalakan lilin saat aksi Hari Berkabung Internasional untuk Palestina di Monumen Solidaritas Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/5/2024). Mereka mengecam tindakan Israel yang menghancurkan tenda pengungsi di Rafah, Palestina pada 26 Mei lalu dan mengusulkan kepada pemerintah untuk memperingati 26 Mei sebagai Hari Berkabung Internasional untuk Palestina.
Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumkah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Seni untuk Palestina menyalakan lilin saat aksi Hari Berkabung Internasional untuk Palestina di Monumen Solidaritas Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/5/2024). Mereka mengecam tindakan Israel yang menghancurkan tenda pengungsi di Rafah, Palestina pada 26 Mei lalu dan mengusulkan kepada pemerintah untuk memperingati 26 Mei sebagai Hari Berkabung Internasional untuk Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Lebih dari 300 pegawai negeri sipil (PNS) Australia menandatangani surat terbuka yang mengecam keterlibatan Australia dalam "genosida" Israel di Gaza. Dalam surat itu para PNS mendesak pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese menghentikan semua ekspor militer ke Israel.

"Bom yang membunuh dan mengincar populasinya yang 80 persennya pengungsi dan hampir 50 persennya anak-anak dijatuhkan oleh pesawat tempur F035 yang suku cadangnya diproduksi di Australia," kata surat terbuka tersebut seperti dikutip dari Aljazirah, Rabu (30/5/2024).

Baca Juga

“Rosebank Engineering di Victoria adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang membuat mekanisme yang memungkinkan F-35 menjatuhkan bom,” tambah surat terbuka itu.

Surat itu mengatakan sejak awal perang Australia meningkatkan ekspor senjatanya ke Israel. Meski negara-negara seperti Kanada, Belgia, Italia, Spanyol dan Belanda sudah menangguhkan ekspor senjata ke Israel.

Dalam surat tersebut para PNS Australia memperingatkan pejabat-pejabat pemerintah Australia yang gagal menghentikan ekspor senjata atau amunisi ke Israel mungkin dapat turut bertanggung jawab secara hukum karena membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang.

Dalam surat terbuka itu para PNS pemerintah federal dan negara bagian Australia meminta pemerintah untuk: "Menghentikan pasokan semua suku cadang militer dan senjata ke Israel, termasuk komponen rantai pasokan F-35, dan memberlakukan embargo senjata dua arah terhadap Israel.

"Menghentikan dukungan pengintaian dari fasilitas Pine Gap, di mana AS berbagi data pengintaian dengan Israel.

"Membatalkan semua kontrak dan kerja sama dengan pemasok senjata Israel, termasuk kontrak senilai $917 juta dengan Elbit Systems untuk memasok komponen untuk Kendaraan Tempur Infanteri Redback."

Mereka juga meminta pemerintah mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan penjualan lisensi ekspor militer kepada perusahaan-perusahaan Australia yang memasok senjata dan komponen senjata ke Israel secara langsung atau tidak langsung. 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement