Joko menyebut, saat ini penduduk di DKI Jakarta sesuai data kependudukan berjumlah 11,3 juta orang. Namun, berdasarkan penelitian atau pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), penduduk Jakarta hanya ada 8,5 juta orang yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta.
"Ini luar biasa selisihnya, 3 juta sendiri. Ini akan jadi beban luar biasa bagi APBD kami," kata dia.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya membenahi data kependudukan dengan melakukan penonaktifan data kependudukan bagi mereka yang ber-KTP Jakarta tapi tidak tinggal di Jakarta. Hal itu dinilai penting dilakukan, karena Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak program bansos untuk warga.
"Bansos dalam bentuk KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bansos lainnya. Karena ini sangat berkaitan dengan data kependudukan, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, antara lain Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangsel," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika