Anies menanggapi isu jumlah kementerian yang bakal bertambah dari 34 menjadi 40 kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu sah-sah saja selama tak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari presiden terpilih. 

"Satu, semua diatur dengan Undang-Undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka tidak ada larangan," kata Anies. 

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa persoalan itu merupakan kewenangan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sehingga jika Prabowo yang menginginkannya untuk kepentingan maslahat, hal itu tak masalah.

"Yang kedua, kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih, maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor Undang-Undang. Jadi saya tidak mau terlibat di dalam asessment 'oh ini baik, oh ini buruk' itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai aturan Undang-Undang," tegasnya. 

Anies pun mengomentari soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan Prabowo untuk tidak menjadikan orang toxic atau bermasalah sebagai menteri di kabinetnya mendatang. Anies menekankan soal potensi terganggunya demokrasi atas pandangan tersebut.  

"Saya rasa begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan," kata Anies.

Anies berpendapat, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dan belum tentu salah. Sebaliknya, yang mengecap bahwa perbedaan pendapat itu salah, bahkan toxic, belum tentu benar. 

"Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni, belum tentu. Justru di situlah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur bila Anda sepaham dengan saya maka anda benar dan anda sehat. Tapi bila anda tidak sepaham dengan saya maka anda adalah tidak benar anda tidak sehat," ujar dia. 

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jakarta 2017-2022 itu mengatakan, pandangan tersebut justru beepotensi menciptakan distraksi bagi kehidupan berdemokrasi. 

"Cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan. Ini sehat kok," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika