REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar lurah dan perangkat kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Program ini merupakan bantuan pangan bagi lansia miskin yang dijalankan oleh Pemda DIY.
Melalui program JSLU ini, diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di DIY. Terlebih, angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 yakni mencapai 11,04 persen dari total penduduk DIY.
“Melalui program JSLU, saya berharap bisa meningkatkan biaya konsumsi masyarakat miskin di DIY,” kata Sultan dalam Safari Syawalan Pemda DIY di Kabupaten Sleman, Selasa (30/4/2024) kemarin.
Sultan menyebut bahwa standar kemiskinan yang dijadikan acuan oleh BPS yakni jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh satu keluarga untuk membelanjakan kebutuhannya setiap bulan, di luar biaya pendidikan maupun kesehatan.
Untuk itu, Gubernur DIY berharap Pemkab Sleman bahkan hingga ke pemerintahan terendah, yakni kelurahan, bisa mengawal program JSLU ke depannya. “Awalnya biaya konsumsi terendah di DIY Rp 420 ribu per bulan, sekarang sudah meningkat menjadi Rp 571 ribu per bulan,“ ucap Sultan.
Melalui bantuan JSLU, lansia mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sultan menekankan jangan sampai karena mendapat bantuan ini, penerimanya justru mengurangi biaya konsumsi.
“Kalau begitu sama saja, apalagi biaya konsumsinya dialihkan untuk beli rokok atau pulsa. Sehingga perlu pengawasan, dan kami berharap Lurah serta perangkat desa bisa ikut mengawasi agar program ini bisa berhasil,” ungkap Sultan.
“Dengan adanya bantuan JSLU sebesar Rp 300 ribu per bulan ini harapannya bisa menambah konsumsi masyarakat menjadi sekitar Rp 800 ribu per bulan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika