REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menjawab banyak pertanyaan terkait posisi partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil dalam forum musyawarah Majelis Syuro PKS yang belum diungkapkan waktunya.

Ia menyampaikan, PKS adalah partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi. Terutama dengan dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik.

"Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," ujar Jazuli lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).

Saat pemilihan umum (Pemilu) 2024, PKS menawarkan berbagai gagasan kepada rakyat. Namun, setelah kontestasi selesai, ini merupakan waktu untuk bersama membangun bangsa.

Pilihan soal koalisi atau oposisi setelah pemilu itu menurutnya merupakan hal yang teknis. Pada saat yang tepat, PKS pasti akan mengumumkan sikap resminya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, ia menyampaikan hubungan PKS dan Prabowo sangatlah baik. Termasuk komunikasi dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi nggak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli.

Mengenai waktu akan diputuskan sikap tersebut, Jazuli mengatakan tinggal tunggu saja. Publik perlu menunggu mengenai posisi PKS dalam lima tahun ke depan bakal berjuang di dalam atau luar pemerintahan. 

"Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika