Kamis 18 Apr 2024 16:48 WIB

Hasto Sebut Megawati Ajukan jadi Amicus Curiae bukan Sebagai Ketum PDIP

Ketua Harian Gerindra menyebut amicus curiae hanyalah pihak yang memberikan pendapat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Tulisan tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Foto: Dok. Republika
Tulisan tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk menyelamatkan konstitusi. Megawati mengajukan hal tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP.

"Ini bukan kapasitas beliau sebagai Presiden ke-5 atau Ketum PDI Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai WNI yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat," ujar Hasto di Rumah Aspirasi Relawan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Baca Juga

"Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan dan semuanya berpegang pada konstitusi kehidupan yang baik," sambungnya menegaskan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, amicus curiae hanyalah pihak yang hanya memberikan pendapat saja.

Diketahui, amicus curiae adalah konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Mereka tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, namun memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus.

"Kita kan sama-sama tahu bahwa amicus curiae itu adalah pendapat hukum bagi yang berkepentingan. Namun tidak terkait dan tidak berkepentingan langsung (dengan putusan MK)," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

"Undang-Undang MK maupun di dalam (UU) Pemilu itu tidak ada kemudian namanya amicus curiae itu dimasukan ke dalam perimbangan-pertimbangan hakim," sambung Wakil Ketua DPR itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement