Jumat 29 Mar 2024 14:48 WIB

Menkes Budi: DBD Timbulkan Beban Penyakit yang Tinggi

Kasus DBD tertinggi di Kota Bandung dan Kendari, serta Kabupaten Bandung Barat.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Foto: Dok Republika
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia menimbulkan beban penyakit yang tinggi. Budi menerangkan, dengue merupakan penyakit tular vektor sehingga pendekatannya harus komprehensif.

"Kita harus mengendalikan vektornya yaitu nyamuk tetapi dan juga menangani manusianya melalui diagnostik yang akurat dan tata laksana kasus yang tepat. Dengan demikian transmisi bisa dihentikan dan kematian dapat dicegah," ujar Budi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Baca: Mengenal Dua Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto Kandidat Menkes

Hal itu disampaikan Menkes Budi pada rapat kerja dan FGD Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue di Jakarta, Kamis (28/3/2024). Kemenkes dan Kobar Lawan Dengue bersama-sama punya tujuan mewujudkan target yang telah ditetapkan WHO, yaitu nol kematian akibat dengue pada 2030.

Saat ini, koalisi telah memulai pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait penanganan dengue di Indonesia. Pertemuan dilakukan juga untuk merumuskan rencana program yang tepat.

Angka kematian kasus dengue di Indonesia tergolong tinggi selama empat tahun terakhir. Pada 2021, terdapat 705 kasus kematian, meningkat menjadi 1.236 kasus pada 2022, kemudian menurun menjadi 894 kasus pada 2023. Per tanggal 18 Maret 2024, tercatat sebanyak 316 kasus kematian.

"Untuk mencapai target nol kematian akibat dengue, Kemenkes memiliki strategi empat pilar, yakni promotif preventif, surveilans, intervensi medis, dan terapeutik," kata Budi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi upaya koalisi bersama dalam mengejar target nol kematian akibat dengue di Indonesia. Menurut dia, perlu ada aturan yang baik untuk mendukung gerakan itu. "Dengan adanya koalisi bersama ini, langkah penanggulangan ke depan menjadi semakin penting," ucapnya.

Melki menyatakan, upaya nol kematian akibat DBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah daerah juga harus ikut berkontribusi dan memastikan implementasi penanggulangan dengue di daerah berjalan efektif.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menerangkan, saat ini masih ada tren peningkatan kasus DBD di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang dia berikan, tiga kasus terbanyak tercatat di Kota Bandung, Kota Kendari, dan Kabupaten Bandung Barat. "Masih ada tren peningkatan kasus (DBD)," jelas Nadia kepada Republika.co.id, Kamis.

Dari data Kemenkes, ada tiga daerah dengen angka kasus di atas 1.000 kasus. Tertinggi ada di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah 1.741 kasus. Tertinggi kedua di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan jumlah 1.195 kasus. Tertinggi ketiga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan 1.143 kasus.

Nadia mengatakan, penanganan kasus DBD di berbagai wilayah tersebut memerlukan peranan pemerintah daerah setempat untuk mulai melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kemenkes, kata dia, mengingatkan melalui surat edaran untuk meminta daerah mengambil tindakan dan edukasi kepada masyarakat.

"Ini peranan dari pemerintah daerah untuk mulai melakukan PSN. Kita mengingatkan melalui SE untuk daerah mengambil tindakan sekaligus edukasi ke masyarakat supaya waspada dan melakukan PSN dan perilaku hidup bersih dan sehat," ucap Nadia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement