REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang pemilihan legislatif (Pileg) untuk ketiga kalinya pada 2024. Namun, PDIP lewat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, PDIP melihat adanya pengurangan suara yang terjadi di 13 provinsi. Pengurangan suara tersebut membuat partai berlambang kepala banteng itu kehilangan sejumlah kursi di DPR.
"Jadi ada beberapa daerah, ada Jabar, dan Kalimantan Selatan untuk DPR RI. Kemudian Sumbar, Jambi, Sumsel, Riau, Sulteng, Sulut, Sulawesi tenggara, Papua," ujar Bendahara BBHAR PDIP, Erna Ratnaningsih di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/3/2024).
"Jadi itu yang akan kami perjuangkan perolehan suaranya," sambungnya menegaskan.
Kendati demikian, PDIP sendiri bersyukur memenangkan Pileg 2024. Artinya, partai berlambang kepala banteng itu sudah tiga kali berturut-turut memenangkan kontestasi tersebut.
DPP PDIP sendiri hari ini menggelar rapat konsolidasi internal dalam menyikapi hasil Pileg 2024. Mereka yakin akan mendapatkan 110 kursi di DPR periode 2024-2029.
"Ditinjau dari kursi DPR RI perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah 110 kursi DPR RI, kami mengucapkan syukur," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan kami bisa mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut," sambungnya.
Menurutnya, tidak mudah bagi PDIP untuk memenangkan Pileg 2024 di tengah intimidasi terhadap pihaknya. Apalagi terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari Jokowi.
Pemilu 2024 sendiri disebut sebagai yang terburuk, selama gelaran kontestasi di Indonesia. Hal serupa juga pernah dinyatakan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK).
"Itu tidaklah mudah di tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan Presiden Joko Widodo," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika