Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Diketahui, Partai Golkar terakhir menggelar Munas pada awal Desember 2019. Forum tertinggi partai berlambang pohon beringin itu memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Artinya, Partai Golkar akan kembali menggelar Munas untuk memilih ketua umum pada Desember 2024. Jika merujuk pada waktu diselenggarakannya Munas penunjukkan Airlangga pada Desember 2019.

Adapun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah pernah memberikan tanggapannya soal isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Menurut Airlangga, Jokowi merupakan tokoh nasional, sehingga ia menyambut baik jika Jokowi akan masuk ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Baik, bagus-bagus saja. Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Saat ditanya apakah Jokowi saat ini masih menjadi kader PDIP, Airlangga tak menjawab jelas. Ia hanya menyebut bahwa sebagai seorang tokoh nasional, Jokowi dimiliki oleh semua partai.

"Seperti yang saya katakan tokoh nasional, dimiliki semua partai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika