REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri
Pada 16 Desember 2023 lalu, saat bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim, Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat mengenakan dasi kuning. Beberapa hari setelahnya, Jokowi mengonfirmasi pertanyaan wartawan apakah dasi kuning itu adalah isyarat bahwa dirinya merasa nyaman dengan Partai Golkar.
"Nyaman (dengan Golkar)," kata Jokowi sambil tersenyum, seusai meresmikan Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Pada Pemilu 2024, Jokowi diketahui pisah jalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Seusai gelaran pemilu, muncul isu Jokowi akan merapat ke Golkar, setelah anaknya, Gibran Rakabuming Raka didukung penuh menjadi cawapres.
Gayung bersambut, Golkar bukan cuma siap menampung Jokowi sebagai kader tapi kemungkinan juga akan menjadikan Jokowi sebagai pemimpin partai. Salah satu politikus senior Golkar, Idrus Marham pun mengklaim bahwa, partainya terbuka untuk Jokowi.
"Bahwa Pak Jokowi memang secara suasana kebatinan memang dekat dengan Golkar, kemudian Golkar ini adalah partai yang go public, ya go public," ujar Idrus di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Menurut Idrus, senior-senior di partai berlambang pohon beringin itu tak gerah mendengar isu akan merapatnya Jokowi. Sebab, menurutnya, Partai Golkar adalah partai politik yang terbuka dengan siapa saja.
"Nggak (gerah dengan isu Jokowi gabung Partai Golkar), saya kira ini Golkar kalaupun ada gerah, itu bukan persoalan prinsip. Ya mungkin karena belum dekat saja suasana kebatinan," ujar Idrus.
Soal peluang jabatan ketua umum untuk Jokowi, Idrus mengatakan, Golkar memiliki mekanisme sendiri lewat forum Musyawarah Nasional (Munas). Ia menjelaskan, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah AD/ART tersebut.
"Ini semua bisa dibicarakan, pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah," ujar Idrus.
"Artinya tertinggi, betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
