REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) dan Asosiasi Internasional Bantuan Kelautan untuk Navigasi dan Otoritas Mercusuar (IALA) memiliki pandangan yang sama untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan laut di perairan Indonesia.
"Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas berdasarkan standar, rekomendasi dan pedoman IALA merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian," kata Direktur Kenavigasian, Kemenhub, Capt. Budi Mantoro dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Hal tersebut disampaikan Budi saat membuka Seminar on the Safety of Navigation yang diikuti peserta dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, II dan III, Distrik Navigasi Tipe B Kelas I serta Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Menurut Budi, seminar tersebut digelar berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan IALA tentang kerja sama bidang keselamatan maritim yang telah ditandatangani pada 28 November 2023 di London, Inggris oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretaris Jenderal IALA.
Dia berharap, kepada peserta untuk dapat berpartisipasi aktif, berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman terkait keselamatan navigasi di perairan Indonesia. "Mari kita berupaya tingkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan laut di perairan Indonesia," ujar Budi
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Kenavigasian, Nanditya Darma Wardhana mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
"Untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta seluruh stakeholder terkait, bertanggung jawab dalam menyediakan sarana bantu navigasi serta sarana dan prasarana terkait kenavigasian agar dapat membantu pelaut melakukan pelayaran dengan aman," kata Nanditya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika