REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Meningkatkan serangannya terhadap demokrasi dan memperdalam krisis konstitusional Israel, pemerintah sayap kanan Benjamin Netanyahu telah memilih untuk memulai proses pemecatan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.
Menurut Middleastmonitor, Senin (9/6/2025), langkah ini menandai eskalasi besar lainnya dalam upaya pemerintah yang sedang berlangsung untuk menetralisir pengawasan institusional terhadap kekuasaannya, yang terjadi setelah perombakan peradilan yang dikritik secara luas yang telah mengguncang masyarakat Israel.
Langkah tersebut, yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin, berupaya mengubah perlindungan hukum yang ada untuk memberhentikan seorang jaksa agung.
Langkah ini melangkahi komite seleksi standar, yang dimaksudkan sebagai penyangga terhadap campur tangan politik, dan sebagai gantinya memberdayakan komite kementerian yang baru dibentuk untuk menjadwalkan sidang pemecatan.
Di bawah mekanisme yang direvisi, pemecatan jaksa agung dapat dilanjutkan dengan dukungan tiga perempat menteri kabinet.
Dalam sebuah surat kepada komite, Levin menyatakan kurangnya kepercayaan terhadap jaksa agung karena perilakunya yang tidak pantas dan mengutip perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan dengan pemerintah.
Para kritikus mengatakan bahwa upaya untuk mencopot Baharav-Miara merupakan bagian dari serangan yang lebih luas dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap lembaga peradilan.
Sebuah upaya yang telah mengundang protes massal dan keprihatinan internasional sejak pemerintahnya meluncurkan rencana reformasi peradilan" yang kontroversial pada2023.
Reformasi ini bertujuan untuk melemahkan Mahkamah Agung, mengikis mekanisme pengawasan, dan mengukuhkan otoritas eksekutif.
BACA JUGA: Rudal Houthi Bernamakan Pedang Nabi SAW Hantam Israel: Takbir di Yerusalem, Pujian di Medsos
Jaksa Agung Baharav-Miara mengutuk langkah tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan bersikeras bahwa langkah tersebut bertentangan dengan keputusan Pengadilan Tinggi sebelumnya yang menegaskan kembali perlunya proses seleksi yang tidak berpihak pada politik.
"Usulan ini diperkenalkan tanpa kerja staf, tanpa pembenaran profesional, dan tanpa dasar hukum," kata kantornya, menurut Haaretz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika