REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung, Senin (4/3/2024). Pembentukan satgas itu bertujuan untuk menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun.
Kepala UPS BA DLH DKI Jakarta, Dadang Cahya Rusdiana mengatakan, satgas akan dibagi dalam lima segmen. Para satgas akan berupaya membersihkan sampah tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat, tetapi sepanjang tahun.
“Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi 5 segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 di sepanjang Sungai Ciliwung lama,” kata Dadang, Senin (4/3/2024).
Ia menyebutkan, Satgas Ciliwung akan terdiri dari 140 orang yang berasal dari berbagai Satuan Pelaksana UPS BA kecamatan yang dilintasi Sungai Ciliwung. Selain itu, Satgas Ciliwung nantinya akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, seperti perahu karet, jaring sampah, alat angkut sampah, hingga alat keamanan bagi para petugas.
Menurut Dadang, satgas itu akan bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang sungai secara berkesinambungan. “Pembentukan Satgas Ciliwung ini merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah,” kata dia.
Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pembentukan satgas ini akan memperkuat upaya dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung. Dengan kombinasi Satgas Ciliwung dan Saringan Sampah TB Simatupang, ia meyakini timbulan sampah di Sungai Ciliwung dapat dikendalikan. Tujuannya tak lain untuk meminimalisasi potensi banjir akibat sampah di bantaran sungai.
“Kami berharap dengan sinergii semua pihak, termasuk masyarakat, Sungai Ciliwung dapat menjadi sungai yang bersih dan bebas dari sampah, dan resiko banjir bisa diminimalisir,” kata Asep.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, ada 25 dari 267 kelurahan di DKI Jakarta yang masuk kategori rawan banjir. Mayoritas kelurahan yang rawan banjir itu berada di bantaran sungai.
"Kebanyakan ada di bantaran kali sungai, tapi ada juga beberapa yang konturnya perbukitan, jadi ada daerah di RT/RW yang rendah. Misalnya di Pengadegan, Rawa Jati, itu ada daerah lain tidak banjir tapi ada titik lokssi yang konturnya rendah, sehingga apabila hujan pasti akan terjadi genangan," kata dia.