REPUBLIKA.CO.ID, NDUGA – Kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akhirnya memutuskan untuk melepaskan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, yang genap setahun mereka sandera. Pembebasan itu disyaratkan melalui perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Demi melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia, maka Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akan mengembalikan pilot Philip Mark Mehrtens kepada keluarganya melalui yurisdiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).” tulis pernyataan TPNPB, Rabu (7/2/2024).
Mehrtens ditahan oleh TPNPB, Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakma dibawah Pimpinan Panglima Daerah Brigadir Jendral Egianus Kogeya pada 7 Februari 2023. Egianus Kogeya bersama-sama kelompoknya, adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan Lapangan Udara Paro, di Nduga ada 7 Februari 2023 lalu.
Dalam serangan tersebut, kelompok bersenjata itu merusak pesawat sipil Susi Air yang diawaki Kapten Philip. Kapten Philip, pun sejak saat itu dalam penawanan yang sampai hari ini belum bisa dibebaskan. Operasi-operasi militer yang dilakukan TNI-Polri untuk misi membebaskan Kapten Philip malah berujung gugurnya sejumlah personel militer maupun kepolisian.
Dalam pernyataan kemarin, TPNPB berdalih bahwa penyanderahan dilakukan sesuai standar hukum perang. “Pilot Philip Mark Mehrtens mendaratkan pesawatnya di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis,” tulis pernyataan yang dibagikan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom tersebut.
Menurut TPNPB, dalam satu tahun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru tidak mampu membuka diri melakukan negosisasi damai dengan bangsa Papua untuk membebaskan Kapten Philip. “Kami mengutuk Presiden Jokowi dan pemerintahan ilegal Indonesia di Papua Barat yang tidak mampu menjawab tuntutanTPNPB Komando Daerah Pertahanan III Nudgama Darakma dan juga tidak mampu menerima tawaran negosiasi damai dengan TPNPB untuk pelepasan Pilot selama satu tahun.”
TPNPB juga menyampaikan kekecewaan terhadap negara-negara Melanesia yang tidak pernah memberi perhatian atas krisis kemanusiaan di Papua. “Ini adalah kegagalan pemerintahan regional pasifik seperti MSG dan PIF yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan kehidupan orang-orang asli kepulauan di pasifik, dan bangsa Papua Barat mengundang negara-negara dikawasan pasifik menjadi solusi keselamatan dan pembebasan Pilot dari niat busuk Indonesia yang sedang berusaha mengorbankan warga pasifik asal Selandia Baru ini.”
Pada hari ini, pemerintah Selandia Baru juga meminta pembebasan Mehrtens. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan warga Selandia Baru tersebut telah menyediakan “jalur udara dan pasokan penting ke masyarakat terpencil” pada saat dia diculik.
“Kami sangat mendesak mereka yang menahan Philip untuk segera melepaskannya dan tanpa cedera. Penahanannya yang terus-menerus tidak menguntungkan kepentingan siapa pun,” kata Peters dalam sebuah pernyataan untuk menandai satu tahun sejak pilot tersebut diambil alih.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens masih berada di wilayah Kabupaten Nduga. Ia mengeklaim, upaya pembebasan masih terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi guna menghindari adanya korban, terutama dari warga sipil mengingat KKB seringkali bergabung dengan masyarakat.
Menurut Kapolda, hingga kini Pemkab Nduga terutama Penjabat Bupati masih terus dikedepankan mengingat selain memiliki hubungan kekeluargaan, juga kejadian dan tempat penyanderaan berada di wilayahnya.
Selain itu, pihaknya masih memberikan kesempatan bagi para pihak, terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu mendekati KKB pimpinan Egianus Kogoya agar mau membebaskan pilot. "Kami berharap upaya pembebasan sandera dapat segera terwujud dalam kondisi sehat," katanya kepada Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
