REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengomentari tentang isu bantuan sosial (bansos) yang ramai diperbincangkan karena diduga dipolitisisasi penguasa jelang Pemilu 2024. Menurut JK, bansos merupakan program yang benar, namun seharusnya dibarengi dengan cara yang benar pula agar tidak serampangan dalam prakteknya.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar juga,” kata JK usai agenda pertemuan dengan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
JK menyebut, jika bansos dibagikan di pinggir jalan atau di pasar, itu merupakan bentuk pelanggaran. Pemberian bansos yang benar, lanjutnya, adalah ditujukan ke alamat penerima manfaat.
“Aturan yang benar itu berikan bansos pada orang yang butuhkan sesuai nama dan alamat, karena itu yang harus memberikan itu ialah kepala desa, camat, yang benar,” tutur dia.
Selain itu, JK juga menyoroti tentang bansos yang dibagikan sengaja pada waktu menjelang Pilpres 2024. Hal itu dinilai menimbulkan kecurigaan bahwa penguasa berpihak pada paslon tertentu.
“Jangan dipaksakan menjelang tanggal 14 (Februari 2024). Walaupun tak diakui tetap saja kenapa tidak tanggal 20?" ujarnya.
"Jadi bansos itu benar, tapi dengan cara yang benar juga, itu intinya,” tegas JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika