REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto meyakini akan ada semakin banyak perguruan tinggi yang menyuarakan ihwal demokrasi Indonesia saat ini. Suara mereka disebut sebagai bentuk kritik dari berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi.

Penyimpangan tersebut ditandai dengan keterlibatan oknum aparat negara untuk melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat. Puncaknya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keterlibatan pejabat publik untuk berpihak dan berkampanye.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi," ujar Hasto lewat keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 menyangkut martabat dan kehormatan demikrasi. Khususnya terhadap l semua pihak yang sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan.

Bukan tidak mungkin, sikap yang telah disampaikan berbagai guru besar ini akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Sebab, mereka ingin menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," ujar Hasto.

Diketahui, sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia menyampaikan petisi hingga deklarasi terkait demokrasi di Indonesia. Mulai dai UGM yang mengawali pada akhir Januari kemarin dengan Petisi Bulaksumur. 

Kemudian diikuti oleh UII dalam tajuk 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'. Terbaru dari ada UI yang menyinggung kebebasan berekspresi hingga harapan tentang pemilu 2024 nanti.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika