Kamis 01 Feb 2024 01:34 WIB

Mundurnya Mahfud Dinilai Buka Jalan Bagi AHY Jadi Menteri Jokowi

Apalagi sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dengan AHY.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersepeda bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Ahad, (28/1/2024). Setelah bersepeda, keduanya melanjutkan sarapan pagi bersama. Pertemuan Jokowi dan AHY membahas berbagai persoalan kebangsaan hingga situasi politik di Tanah Air saat ini. 
Foto: Dok.DPP Demokrat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersepeda bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Ahad, (28/1/2024). Setelah bersepeda, keduanya melanjutkan sarapan pagi bersama. Pertemuan Jokowi dan AHY membahas berbagai persoalan kebangsaan hingga situasi politik di Tanah Air saat ini. 

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Dessy Suciati Saputri, 

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, memprediksi Partai Demokrat akan masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascamundurnya Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sinyal itu menurut Khoirul terlihat ketika beberapa hari sebelum Mahfud mundur, ada pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta akhir pekan kemarin.

Baca Juga

"Dengan kalkulasi ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu, bisa saja menjadi sinyal bagi Jokowi untuk menggelar karpet biru bagi masuknya AHY di posisi Menteri di pemerintahan Jokowi saat ini," kata Khoirul, Rabu (31/1/2024).

Khoirul menyebut kekosongan kursi Menko Polhukam pascamundurnya Mahfud, tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika melihat dinamika politik mutakhir yang berkembang, menjadi urgen dan relevan bagi Presiden Jokowi, kata dia, akan menarik Partai Demokrat ke dalam struktur pemerintahan.

Karena menurut dia, Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam  stabilitas pemerintahannya. Selain itu lanjut Khoirul, Jokowi tidak lagi punya beban untuk mengajak Demokrat masuk di pemerintahan, setelah beberapa kesempatan sebelumnya diveto oleh Megawati untuk tidak memasukkan Demokrat ke dalam pemerintahan.

Khoirul menambahkan saat ini publik akan menantikan gebrakan dari PDIP untuk menarik kader-kadernya dari kabinet. Karena ia melihat keputusan Mahfud untuk mundur ini juga  merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian  lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.

"Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, lalu apakah tujuh pos menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi? Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP," ujar Khoirul.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement