REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saling silang pendapat dengan Gubernur Jawa Barat terkait duit pemerintah daerah berjumlah triliunan yang diparkirkan di bank. Dedi menepis data Menkeu, namun Purbaya membalas dengan meminta gubernur Jabar itu untuk mengecek langsung ke Bank Sentral

"Tanya aja ke bank sentral itu data dari sana, harusnya dia cari," ujar Purbaya kepada wartawan.

Purbaya memandang bisa saja orang di lingkaran Dedi tidak memberikan informasi yang benar. "Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh," katanya menamhakan.

Menurut Purbaya,data dana pemda yang terparkir di bank dapat dilihat di laporan perbankan. Data itu masuk ke dalam laporan ke Bank Indonesia. Lagi pula, kata ia, data yang ia punya sepertinya sama dengan yang dipegang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Pak Dedi (memang) tahu semua bank, kan di hanya tahu Jabar aja kan," ujarnya.

Purbaya mengatakan, tidak menjabarkan secara detail data dari Jawa Barat. Ia menegaskan kembali bahwa data yang disampaikan dari sistem keuangan bank sentral.

"Ada flag ada contrengnya, ini data punya siapa, punya pemda, deposito jenisnya apa, jadi jangan pak dedi nyuruh saya kerja."

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito, karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.

Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana.

"Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa.

Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah, karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Oleh sebab itu, Dedi meminta Menteri Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.

Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan. Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.

Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika