Empat rekomendasi

TII menyebutkan empat rekomendasi guna memperbaiki temuan ini di tahun berikutnya. Pertama, di sektor politik dan pemilu, TII merekomendasikan Presiden dan Pemerintah, DPR dan Partai Politik, Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu, serta Lembaga Penegakan Hukum menjamin berjalannya Pemilu secara jujur, adil dan berintegritas. 

Kedua, di sektor peradilan dan penegakan hukum, TII mendorong Badan peradilan yang independen mutlak diperlukan. "Sistem peradilan dan penegakan hukum yang bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, sumber daya dan transparansi yang diperlukan untuk secara efektif menghukum semua pelanggaran korupsi dan memberikan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan," ujar Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko.  

Ketiga, di sektor ekonomi dan bisnis, TII merekomendasikan perbaikan iklim usaha dan berbisnis yang harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan warga. Danang berharap pemberantasan korupsi di sektor bisnis bukan sekadar lips service. 

"Kondisi demikian yang hanya mendatangkan investasi yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial," ujar Danang. 

Terakhir, terkait kebebasan dan hak sipil, TII merekomendasikan pemerintah dan penegak hukum harus menjamin aspirasi masyarakat, jurnalis, akademisi.  "Jangan melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan perbedaan pandangan yang berseberangan dengan Pemerintah," ujar Danang.

Karikatur Opini Republika : Pungli KPK (Lagi) - (Republika/Daan Yahya)

Ikuti Whatsapp Channel Republika