REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang telah disandera oleh kelompok separatis teroris (KST) di Papua sejak 7 Februari 2023.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay, mengatakan upaya pembebasan dilakukan aparat TNI-Polri dengan pendekatan dialog dengan kelompok penyandera. Pun dari pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dialog.

"Pemerintah pada dasarnya terus mendorong agar pembebasan Pilot Susi Air Pak Philip Mehrtens ini dapat terjadi, dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan negosiasi, melakulan dialog, komunikasi dengan kelompok yang menyandera beliau," kata Theofransus dari keterangan video yang diterima di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Menurut dia, ujung tombak upaya negosiasi dan komunikasi tersebut ada di pemerintah daerah. Pasalnya, pemimpin daerah setempat merupakan seorang tokoh adat yang dihormati oleh warganya.

"Dan itu ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Mengapa pemerintah daerah? Karena bupati kebetulan adalah seorang tokoh adat yang juga dihormati oleh warga setempat. Sehingga beliau memiliki suatu kewibawaan untuk dapat berdialog berbicara dengan kelompok-kelompok ini," ujar Theofransus.

Menurut Theofransus, ada hasil kemajuan dan perkembangan baik dalam proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air tersebut. Dia pun berharap dalam waktu dekat sudah ada hasil yang baik dari proses negosiasi tersebut.

"Syukur alhamdulillah bahwa beliau sudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita perlu untuk mensyukuri kemajuan-kemajuan walaupun mungkin kadang-kadang dirasakan kecil, tapi ada kemajuan ada progres ada perkembangan yang baik," kata Theofransus.

Dia juga menegaskan, pemerintah Indonesia mengutamakan keselamatan dari sandera dalam proses pembebasan tersebut. Kehadiran aparat keamanan di Papua pun juga akan mendukung proses pembebasan yang tengah berlangsung.

Namun, Theofransus menekankan, ujung tombak dari upaya negosiasi itu ada di pemerintah daerah. "Tetapi ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Dan jangan dilupakan bahwa bagi pemerintah Indonesia keselamatan dari sandera adalah nomor satu. Itu yang terpenting bagi pemerintah," kata Theofransus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika