Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tak setuju dengan usulan yang disampaikan TPN Ganjar-Mahfud untuk menunda penyaluran bansos hingga Pilpres 2024 usai. Sebab, bansos amat dibutuhkan masyarakat prasejahtera.
"Kami enggak setuju ya kalau bansos itu ditunda karena bansos itu sudah dianggarkan, dan ada kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul menggantungkan hidupnya pada bantuan dari bansos gitu," kata Wakil Ketua TKN Grace Natalie kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (1/1/2024).
Menurut Grace, TPN Ganjar-Mahfud seharusnya tak perlu takut dengan kebijakan pemerintah membantu masyarakat prasejahtera lewat bansos. Sebab, TPN dan partai politik yang tergabung di dalamnya bisa melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos.
Lagi pula, lanjut dia, Menteri Sosial Tri Rismaharini adalah kader PDIP, partai utama pengusung pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Ada pula kepala daerah dari PDIP yang bisa melakukan pengawasan di lapangan.
"Sebenarnya kalau dilihat kan menteri sosialnya kan juga dari situ (kubu Ganjar-Mahfud). Kepala daerahnya kan juga banyak sebenarnya yang terafiliasi dan masuk dalam koalisinya partai yang mendukung paslon 03. Ini kan semua juga bisa memberikan pengawasan, kenapa harus takut banget sih," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu.
Berbicata terpisah, calon wakil presiden RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengatakan, bahwa pemberian bansos kepada masyarakat tetap berjalan meski tahapan Pemilu 2024 tengah berlangsung. Kendati demikian, kata Gus Imin, pelaksanaannya memerlukan pengawasan.
"Ada pemberitaan yang saya harus ralat bahwa saya tidak setuju penghentian pemberian bansos ditunda, tetapi harus tetap dilaksanakan," kata Gus Imin saat kampanye di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Ditegaskan pula bahwa bansos harus segera diberikan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Namun, dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan oleh lembaga sosial dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh Negara.
"DPR harus mengawasi, semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mengawasi, rakyat harus cerdas bahwa ada bantuan dari negara, baik uang cash maupun sembako, itu uang kalian sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
