REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah bahwa pihaknya mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga selesainya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia hanya ingin bansos jangan sampai dipolitisasi.

Ia juga mengingatkan, bansos untuk tak diklaim berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.

"Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," ujar Todung di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Hal ini disampaikannya juga dalam menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Jokowi. Ia menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) itu yang mempolitisasi program rakyat tersebut.

Ia juga kembali menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tak pernah ingin memberhentikan pemberian bansos. Pihaknya pun sepakat bahwa bansos merupakan program yang dibutuhkan oleh rakyat.

"Kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan ada klaim sepihak," ujar Todung.

Ia menegaskan, tudingan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menghentikan bansos tak berdasar. Pasangan nomor urut 3 ini justru menggagas program KTP Sakti yang akan menyimpan data masyarakat, termasuk para penerima manfaat atau bantuan.

"Perlu diingat TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti yang isinya adalah agregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," ujar Todung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika