Gus Salam mengatakan, ada budaya yang hilang di tubuh PBNU saat ini dengan adanya pencopotan yang dialami oleh KH Marzuki Mustamar, yaitu budaya gegeran dan ger-geran. Gegeran memiliki arti keributan, sedangkan ger-geran berarti tertawa bersama. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan konflik internal NU yang selalu berakhir dengan tertawa bersama.
“Memang belum pernah ada sejarahnya sebelum periode hari ini di PBNU ada istilah pecat memecat, semua permasalahan di internal PBNU biasanya diselesaikan dengan cara tabayyun dengan cara klarifikasi, bahkan di NU kan terkenal dengan istilah gegeran yang berakhir ger-geran. Tapi hari ini ger-gerannya sudah hilang, yang ada adalah gaya pecat memecat itu,” ungkap dia.
Pemecatan yang dilakukan PBNU terhadap KH Marzuki Mustamar kemudian dianalisis oleh Gus Salam. Menurutnya, PBNU saat ini tidak berorientasi mempertahankan para kiai di tubuh organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia itu. Melainkan lebih mengutamakan memasukkan orang-orang dari kalangan pejabat.
“Saya pribadi menganalisa seakan-akan PBNU lebih mengutamakan pejabat dan komisaris dibandingkan dengan kiai. Kenapa? Karena buktinya sekjen PBNU itu seorang wali kota, sekretaris PWNU Jawa Timur seorang rektor yang punya jabatan (di PBNU) dipertahankan, tapi seorang Kiai Marzuki yang kita tahu kualifikasinya dan pengabdiannya kok dengan begitu mudah diabaikan dan bahkan diberhentikan. Ini sulit kalau kita tidak menerima atau tidak menganggap ada unsur politis,” tutur dia.
Dugaan adanya unsur politis dinilai semakin kuat karena KH Marzuki Mustamar disebut tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sepanjang tahun politik saat ini. Hal itu dinilai Gus Salam sebagai salah satu indikator bahwa pemberhentian KH Marzuki Mustamar adalah bagian dari konspirasi, dan lantas pemberhentiannya pada Desember 2023 dianggap momen yang tepat.
“Bau-bau konspirasi sangat kuat karena faktanya setengah tahun terakhir ini bahkan satu tahun terakhir ini seringkali PBNU melakukan koordinasi dengan PCNU tanpa melibatkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU, harusnya kan secara struktur organisasi PB dengan PC tentu koordinasi dengan PW. Ada oknum-oknum PW dilibatkan tapi tidak melibatkan Kiai Marzuki,” kata Gus Salam.
Gus Salam menilai sulit untuk tidak mengaitkan hal itu pada politik. Menurut pandangannya terhadap kontestasi politik pada Pilpres 2024, dia menyebut kondisinya berbeda dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang lalu. Hal itu dinilai menjadi sentimental yang kuat pada masuknya unsur politik pada organisasi sekaliber PBNU.
“Kalau 2019 kan hanya dua paslon, sehingga konfrontasi atau perbedaan ini sangat mencolok, kalau sekarang kan tiga calon dan memang situasi hari ini karena proses dari Pilpres banyak kontroversialnya, ini yang membuat eskalasinya juga makin naik karena diawali kontroversi yang berlangsung. Dan memang menurut kami ada juga perbedaan meratanya tekanan dan juga keberpihakan oleh pihak-pihak yang mestinya netral itu sangat terasa di bawah, nah ini baru kita alami hari ini khususnya pasca reformasi,” ujar dia.
Keberpihakan pimpinan PBNU saat ini yang diduga mendukung paslon 02 pun kian menghangat. Hal itu menurut Gus Salam tidak lain adanya campur tangan penguasa atau petahana saat ini. Bahkan, secara blak-blakan, Gus Salam menyinggung kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, atas masalah yang terjadi di PBNU. Hal itu mengingat Jokowi satu arah dengan paslon 02.
“Setelah ini (pencopotan KH Marzuki Mustamar) membuat kami kemudian merenung, seakan-akan PBNU sekarang hanya menjadi stempel dari rezim Jokowi atau bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar jangan-jangan PBNU sekarang ini menjadi jongosnya kekuasaan,” kata Gus Salam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
