REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan lumbung pangan (food estate) yang dirintis pemerintah sekarang menuai kritikan. Setelah capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kini giliran petinggi Partai Nasdem yang melontarkan kritik.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup Lusyani Suwandi menilai, program food estate tidak berjalan. Padahal, pada saat bersamaan, hutan sudah ditebangi.

"Ini tentunya merugikan dari sisi lingkungan hidup karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang, lalu anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk atau bibit terbaik dari hasil research, ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," ungkap Lusyani kepada media di Jakarta dikutip, Rabu (6/12/2023).

Menurut Lusyani, semua pihak paham ancaman krisis pangan yang sudah dirasakan saat ini. "Namun food estate bukan menjadi solusi dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak, tapi para petani tidak mendapat untung," ucap Lusyani. 

Dia pun menyarankan agar konsep food estate diubah berbasis petani. "Menurut hemat saya sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia, artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," ujar Lusyani. 

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan tidak akan melanjutkan proyek food estate. Dia lebih memilih mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) yang lebih menguntungkan petani dibandingkan food estate yang menguntungkan perusahaan. 

"Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian," kata Anies.

Pun beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan food estate disalahgunakan. Hasto menyoroti kerusakan lingkungan hidup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika