REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) Netralitas TNI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pembentukannya dilakukan dalam rapat pimpinan Komisi I pada 8 November 2023.
"Rapat internal tanggal 8 November sudah dibentuk panjanya dan kita sudah juga menetapkan ketuanya. Nanti yang memimpin Pak Utut, beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi I," ujar Ketua Komisi I Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Komisi I sendiri telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan selama sekira dua jam, serta menetapkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai panglima TNI terpilih. Terdapat dua pesan penting yang dititipkan Komisi I kepada pengganti Laksamana Yudo Margono itu.
"Pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi I diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit. Kemudian kesejahteraan prajurit dan lain-lain nanti bisa beliau tambahkan," ujar Meutya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, dinamika politik jelang Pemilu 2024 akan sangatlah tinggi dan panas. Dalam kondisi itu, diperlukan pentingnya netralitas TNI dalam tahapan dan pelaksanaan kontestasi nasional tersebut.
"Tapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Selasa (7/11/2023).
Panja Netralitas TNI tersebut akan bertugas untuk mengawasi sikap TNI yang harus tak boleh berpihak kepada partai politik maupun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu. Apalagi, ia melihat adanya petinggi-petinggi TNI yang dekat dengan sejumlah elite politik.
"Karenanya bagian dari mencegah ternodanya itu," ujar Utut.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR itu juga secara khusus menyoroti Agus Subiyanto yang disebut publik dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mempertanyakan, apakah Agus dapat menekankan netralitas tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"TNI selama ini netral, Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati bakal jadi menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima," ujar Utut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
