Kamis 09 Nov 2023 18:29 WIB

KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024

Kepada Moeldoko, Presiden Jokowi mengaku dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Foto: Antara
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Anggapan Presiden Jokowi tidak netral muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia 40 tahun sehingga putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai cawapres.

Gibran yang berusia 36 tahun bisa maju mendampingi capres Prabowo Subianto, lantaran statusnya sebagai kepala daerah. Moeldoko mengaku, saat berbicara dengan Jokowi dalam beberapa kali kesempatan. Dia pun memastikan sikap netralitas Jokowi tersebut tidak bisa ditawar.

Baca Juga

"Sepanjang yang saya tahu beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa 'Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini, (presiden bilang) ya sama kita netral'. Presiden selalu mengatakan begitu, posisinya seperti itu," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Karena itu, Moleodko meminta masyarakat agar tak beranggapan salah lagi dan mengartikan pemerintah ataupun presiden tidak bersikap netral dalam pemilu. "Jadi tolong ini dipahami secara utuh karena kalau enggak, nanti selalu mengartikan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral," kata eks panglima TNI tersebut.

 

Kendati demikian, Moeldoko menyerahkan kepada masyarakat terkait sikap Presiden Jokowi di pilpres 2024. Pasalnya, Jokowi sendiri dalam beberapa kali kesempatan sering melemparkan kode-kode kepada salah satu bakal calon presiden.

"Emmm tanya beliau. Karena beliau suka begitu, gitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu ya simbol-simbol itu selalu dimunculkan. Waktu di Magelang kan dulu begitu. Jadi ya… yaa kadang-kadang tergantung yang mengartikan," kata Moeldoko.

Saat ditanya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstutusi (MKMK) terkait kode etik dan perilaku hakim konstitusi, Moeldoko pun enggan menjawabnya. Dia menegaskan, hal itu bukan menjadi domain pemerintah.

"Tentang hasil MKMK sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengomentari itu karena itu area yang berbeda bukan domainnya pemerintah," ujar Moeldoko.

Pemerintah berjalan efektif...

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement