Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, pihaknya memiliki tugas pokok dalam melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilihan legislatif dan capres-cawapres. Selainai itu, juga pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Dia menjelaskan, pengerahan pasukan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khususnya, pasal yang mengatur operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar.
"Dari tugas pokok tersebut TNI menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik, di antaranya adalah, satu, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024," ujar Yudo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa.
"Dua, membantu kepolisian dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024," ucap eks KSAL tersebut menambahkan.
TNI telah menyusun konsep operasi dalam rangka pengamanan tahapan pemilu, mulai dari 2023 sampai dengan 2024. Adapun konsep operasi tersebut adalah melaksanakan pengamanan kontestasi nasional tersebut.
"Guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan pemilu, TNI akan mengerahkan personel prajurit TNI sejumlah 446.516 personel. Dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, di mana total seluruh personel tersebut akan dibagi di seluruh tahapan pemilu," ujar Yudo.
Nantinya semua personel tersebut akan tersebar, baik di ibu kota maupun di seluruh wilayah Indonesia. TNI juga akan menyiapkan dan menyiagakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
"Dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masing-masing yang akan dituangkan dalam rencana operasi pengamanan pemilu. Jadi alutsista yang ada selain untuk pengamanan, nanti juga kita siapkan juga untuk mendukung logistik pemilu," ujar Yudo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
