REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merekam bahwa elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih yang teratas pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Elektabilitas partai berlambang kepala banteng itu sebesar 25,2 persen.
Mereka kemudian merekam alasan responden memilih PDIP. Alasan pertama pemilih PDIP adalah karena terbiasa memilih partai tersebut, yakni sebesar 28,4 persen. Menariknya, alasan terbesar kedua responden memilih PDIP adalah karena sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Di PDIP menarik lagi ini PDIP, 23,9 (persen) karena suka dengan Pak Jokowi. Jadi magnet PDIP di sini mengapa pilih PDIP, Pak Jokowi ini kuat," ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo lewat rilis daringnya, Kamis (26/10/2023).
Namun, pemilih PDIP yang memilihnya karena sosok Megawati Soekarnoputri justru cenderung sangat kecil, yakni sebesar 2,2 persen. Padahal, Megawati notabenenya adalah ketua umum partai berlambang kepala banteng itu.
Karena itu, ia menilai wajar jika ada anggapan publik yang menyebut bahwa partai politik adalah kelompok pendukung sosok tertentu. Namun, yang terjadi di PDIP justru menarik, ketika Megawati justru kalah pamor dari Jokowi yang notabenenya adalah kader biasa di partai.
"Jadi Pak Jokowi di sini memang asosiasinya memang masih PDIP di sini, ya," ujar Hendro.
"Kalau dilihat dari temuan ini sangat mungkin, ya, karena asosiasi Pak Jokowi tinggi sekali dengan PDIP. Itu sangat mungkin kalau kita lihat tren datanya dan ini tidak pertama kali rilis kita sebelumnya begitu juga," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa data tersebut sangatlah menarik di tengah kabar adanya konflik dari Jokowi dan Megawati. Khususnya setelah adanya putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat maju sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Besarnya pengaruh Jokowi terhadap pemilih PDIP membuatnya berasumsi, bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Gibran tak dipecat oleh Megawati. Karena, ada 23,9 persen pemilih PDIP mencoblos PDIP karena sosok Jokowi yang begitu kuat.
"Misalnya, treatment PDI Perjuangan yang dianggap terlalu lunak kepada Gibran yang maju melalui koalisi partai lain, karena PDI Perjuangan sadar karena peran Pak Jokowi dalam menggendong PDI Perjuangan itu penting, terutama jelang Pemilu 2024," ujar Burhanuddin.
"Jadi kalau misalnya (Gibran) dikeluarkan dari PDI Perjuangan, khawatir suara PDI Perjuangan anjlok," katanya melanjutkan.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 16 sampai 20 Oktober 2023. Jumlah responden sebanyak 2.567 orang yang tersebar di seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah terlatih. Survei menggunakan metode simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekira 1,97 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
