REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Yayasan ASA Indonesia sekaligus Dewan Pembina Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah menyayangkan Partai Golkar yang mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pasalnya, Golkar sebagai partai terbesar kedua di Indonesia dinilai tidak menggunakan alokasi anggaran negara dengan baik dari segi pengkaderan.
“Rakyat punya hak menggugat partai terhadap bagaimana proses rekrutmen. Publik harus sadar bahwa selama ini membayar pajak dan duit itu masuk pada alokasi dana bantuan parpol. Golkar menjadi partai yang paling banyak kedua mendapatkan dana bantuan keuangan dari negara dengan tujuan melakukan proses rekrutmen kaderisasi,” kata Syamsuddin saat dihubungi Republika, Sabtu (21/10/2023).
Ia mengatakan bahwa langkah Partai Golkar mengusung Gibran yang merupakan kader partai lain, yakni PDIP, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat melalui proses penggunaan alokasi anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Saya menganggap Golkar itu seperti mobil besar tapi tidak ada mesin, padahal kan banyak kader. Masak Ketua Umum Airlangga Hartanto tidak percaya diri?” tutur dia.
Menurut Syamsuddin, masyarakat perlu bereaksi atas kabar diusungnya Gibran. Setidaknya dua poin kenapa hal itu perlu dilakukan, yakni dilanggengkannya politik dinasti di negara Indonesia dan tidak termanfaatkannya alokasi anggaran parpol dari negara.
“Harus (rakyat bereaksi). Kayaknya seolah-olah rakyat dipertontonkan bahwa rakyat tidak ada partisipasi atau dibuka ruang, pokoknya seolah hanya punya hak untuk memilih (mencoblos) calon. Menurut saya sekarang ini Pemilu yang 2024 rakyat harus betul-betul sadar bahwa pemilu kan referendum untuk menentukan pilihannya,” kata dia.
Demonstrasi Tolak Politik Dinasti
Syamsuddin mengatakan masyarakat bisa melakukan demonstrasi untuk menyuarakan lebih lantang mengenai penolakan terhadap praktek melanggengkan politik dinasti. Dia mengaku mengapresiasi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (20/10/2023) yang diantara poin tuntutannya adalah menolak politik dinasti.
Sayangnya, demonstrasi tersebut justru mendapatkan reaksi yang kembali mengecewakan. H+1 atau hari ini mendapatkan kabar bahwa nama Gibran justru secara resmi diusung menjadi cawapres.
Meski begitu, semangat demokrasi masyarakat diharapkan mesti terus membawa untuk bisa melawan politik dinasti dengan melakukan berbagai gerakan, diantaranya gerakan turun ke lapangan.
“Yang dilakukan mahasiswa semalam itu penting dan langkah yang harus diapresiasi. Harus hati-hati untuk tidak memilih partai politik yang mendukung politik dinasti. Karena selain membunuh atau melawan semangat demokrasi, partai itu juga tidak menggunakan atau menyalahgunakan duit pajak kita yang masuk pada bantuan dana parpol,” tegas dia.
Sebelumnya diketahui, kabar Gibran maju sebagai cawapres makin kuat. Hal itu lantaran Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, Sabtu (21/10/2023). Sikap resmi itu diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di markas partai berlogo pohon beringin itu, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).
Dalam Rapimnas yang turut dihadiri Prabowo itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya telah membahas secara seksama dan mengedepankan kepentingan lebih besar dalam menentukan sosok cawapres. Dirinya juga sudah rapat dengan semua ketua DPD Partai Golkar pada Jumat malam.
“Kami rapat cukup lama, hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden RI,” kata Airlangga.
Airlangga lantas meminta persetujuan semua pimpinan Partai Golkar yang hadir. Semua menyebut setuju. Airlangga lantas mengetok palu sidang sebagai tanda bahwa partainya resmi mengusung Prabowo-Gibran.
Lantas, di belakang Airlangga muncul gambar foto Prabowo dan Gibran serta tulisan pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Belum diketahui pasti status keanggotaannya di PDIP saat ini. Eva Rianti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
