Kamis 19 Oct 2023 19:42 WIB

Golkar Targetkan 20 Persen Suara di Pileg 2024

Rapimnas akan merealisasikan strategi Golkar menargetkan 20 persen suara Pileg 2024.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Rapimnas akan merealisasikan strategi Golkar menargetkan 20 persen suara Pileg 2024.
Foto: DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Rapimnas akan merealisasikan strategi Golkar menargetkan 20 persen suara Pileg 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 21 Oktober mendatang. Forum tersebut akan menjadi tempat perumusan strategi untuk merealisasikan target 20 persen suara di pemilihan legislatif (Pileg) pada 2024.

"Karena 14 Februari itu bukan hanya memilih presiden, tetapi juga memilih legislatif dan Partai Golkar menargetkan sesuai dengan kebijakan Musan 2019 yang lalu, bahwa kita menargetkan kemenangan 20 persen," ujar Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Baca Juga

Ia melihat, konsentrasi publik sampai saat ini hanya terkonsentrasi pada dinamika jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Padahal bagi partai politik, pemilihan legislatif merupakan sesuatu yang tak kalah penting.

"Pileg juga harus menjadi pembahasan di dalam Pemilu 2024 nanti. Termasuk juga pemilihan kepala daerah yang juga akan dibahas dalam rapimnas ini," ujar Ace.

Ia juga mengamini bahwa forum tersebut menjadi tempat pihaknya dalam mendalami sejumlah tokoh potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Di mana pada akhirnya, akan diputuskan satu nama untuk diusulkan kepada Menteri Pertahanan itu.

"Tentu forum rapimnas ini akan membahas dalam forum tersebut terkait nama-nama yang muncul dan tentu kita akan juga mendengarkan pandangan-pandangan terkait dengan nama-nama cawapres," ujar Ace.

DPP Partai Golkar juga akan mendengarkan aspirasi dari DPD I Partai Golkar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk jika ada yang mengusulkan sosok independen yang bukan berasal dari partai politik.

"Tentu sebagai pengarah kita memfasilitasi dari rapat pimpinan nasional tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement